digital program

DPRD Jatim: Bea Cukai Awasi Jastip

DPRD Jatim: Bea Cukai Awasi Jastip
Anik Maslachah saat ditemui di Kantor DPW PKB Jawa Timur

Surabaya – DPRD Jatim minta Bea dan Cukai awasi jastip. Jasa titip atau yang sering disebut dengan jastip memang usaha yang asyik untuk dijalankan. Selain bisa jalan – jalan, para pelaku jastip juga bisa meraup pundi – pundi rupiah. Namun belakangan, Menteri Keuangan tengah mengawasi jastip yang dirasa sangat merugikan negara. Selain mengawasi, Menkeu juga membatasi kuota jastip senilai 7 juta rupiah saja.

DPRD Jatim minta Bea dan Cukai awasi jastip merupakan tanggapan dari Anik Maslachah, anggota DPRD Jatim Fraksi PKB menegaskan bahwa memasuki era revolusi industri four 4.0. Usaha jasa titip atau jastip kini menjadi lapangan pekerjaan baru yang dilirik oleh sejumlah masyarakat. Jastip bahkan tidak hanya berkembang di dalam negeri, akan tetapi juga merambah ke luar negeri.

DPRD JATIM MINTA BEA DAN CUKAI AWASI JASTIP ILEGAL

Mantan Ketua Komisi C DPRD Jatim melihat, saat ini ada sekitar puluhan ribu pelaku bisnis dengan model jasa titip barang. Di tahun 2018, Direktorat Bea dan Cukai berhasil menyisir barang gelap tidak kena cukai. Dengan angka yang cukup fantastis, yakni sekitar 38 milyar rupiah.

“Terus terang sebenarnya bisnis jastip sah-sah saja. Asalkan para pelaku usaha tetap melakukan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan yang ada” ujar Anik Maslachah saat ditemui.

Perlu diketahui, sesuai peraturan Menteri Keuangan nomor 203 tahun 2017. Bagi pribadi yang membawa barang import memang ada batasannya. Yakni maksimal pada angka 500 us dollar yang apabila dirupiahkan kursnya 15 ribu maka sekitar 7 setengah juta rupiah. Jika lebih di atas itu maka akan dikenakan biaya tambahan.

“Saya berharap kepada pihak pemerintah melalui Direktorat Bea dan Cukai. Tolong untuk lebih diperketat lagi pengawasan terhadap para pelaku jastip” imbuh Anik.

Lebih lanjut ia menambahkan, apabila pelaku jastip ilegal makin marak dan tidak dilakukan screening yang lebih massif, maka negara dirugikan kisaran 17 persen dari barang yang di import. Tergantung dari nilai nominalnya. Hitungan 17 persen itu perkaliannya dari 7 setengah bea masuk barang, pph 10 persen dan ppn 10 persen dari barang yang nilainya 75 US dolar sampai 1500 US dolar. (Krisna Fajar)

SHARE