digital program

PHRI Keberatan Penggunaan Nama Asing Dihilangkan

PHRI Keberatan Penggunaan Nama Asing Dihilangkan
Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Pasuruan,, Djoko Widodo saat ditemui awak media

PasuruanPHRI keberatan penggunaan nama asing dihilangkan. Mengacu pada Perpres 63 tahun 2019. Yang mengatur tentang penggunaan bahasa yang wajib pada setiap perusahaan yang bergerak dibidang Hospitality Industri. Salah satunya pelaku bisnis pariwisata hotel mengundang pro kontra.

Banyak yang berpendapat, hal ini sudah pasti akan berpengaruh pada branding yang akan diolah lagi. Kebijakan ini juga akan berpengaruh pada investor asing.

Seperti halnya yang diungkapkan salah satu pelaku usaha penginapan di Pasuruan, Jawa Timur, sekaligus Ketua Persatuan Hotel dan Restoran (PHRI) Pasuruan, Djoko Widodo yang mengungkapkan keberatan, atas aturan presiden ini.

Disela-sela usai melakukan pertemuan dengan wakil rakyat, di gedung DPRD Kabupaten Pasuruan. Bersama para pelaku usaha pariwisata dan hotel, pihaknya menyatakan, promosi dan kerjasama pihak asing tidak bisa ditinggalkan dalam sebuah penamaan. Tentunya hal ini memunculkan polemik dalam branding dan kerjasama antara investor dari luar negeri.

“Agak keberatan kalau aturan ini berlaku. Karena para pelaku usaha hotel dan pariwisata yang ada selama ini bekerjasama dengan pihak asing. Hal ini sudah mendarah daging” ungkap Djoko Widodo kepada awak media.

Ia juga sebutkan jika tidak bekerjasama dengan pihak asing, maka industri pariwisata juga tidak akan berjalan. Mau atau tidak pasti ada branding dari luar pihak yakni perusahaan asing itu.

“Sehingga sepotong kata nama dari perusahaan asing pasti tertancap pada nama usaha di Indonesia,” imbuhnya.

PHRI KEBERATAN NAMA ASING DIHILANGKAN

PHRI keberatan penggunaan nama asing dihilangkan. Meskipun diakui penggunaan bahasa Indonesia sangat diperlukan dalam sebuah nama usaha. Namun baginya hal ini akan bertentangan bagi pemilik usaha yang sudah kerjasama dengan pihak asing. Apabila dirubah maka akan akan menambah deretan masalah. Masalah tersebut diantaranya biaya untuk perubahan branding dan serta promosi yang akan dilakukan lagi dari awal.

Pihaknya juga berharap, agar aturan ini ada pengecualian atau direvisi, sehingga tidak menjadi beban bagi pelaku pariwisata di daerah.

Jika ini sudah menjadi regulasi pasti. Djoko berharap pemerintah bisa membantu kemajuan dan perkembangan industri pariwisata khususnya yang ada di daerah. (Zia Ulhaq)

SHARE